Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

2020, dan ketiga, menolak Om-nibus law RUU Cipta Kerja, serta keempat terbitkan SK UMSK
Kab/Kota Tahun 2020, dan tolak UUTapera.

RIBUAN BURUH TOLAK UPAH MURAH

Ribuan buruh dari serikat pe-kerja (SP) dan serikat buruh (SB) Se-Jawa Barat, menggelar aksi
unjuk rasa di depan Kantor PTUN dan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa
(28/7). Tuntutan mereka adalah pertama, menolak gugatan pembatalan SKUMKTahun 2020
yang diajukan oleh Apindo J abar.

Kedua, minta dicabut huruf D Diktunketujuh SKUMKTahun 2020, dan ketiga, menolak Om-nibus
law RUU Cipta Kerja, serta keempat terbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020, dan tolak
UUTapera.

Ketua DPD Konfederasi KSPS Jabar, Roy Jinto Feriyanto mengatakan, pihaknya menolak
gugatan Apindo J abar tentang pembatalan SKUMKTahun 2020. Oleh karena itu PTUN Bandung
harus menolak gugatan tersebut, sebab SKUMKTahun 2020yang diterbitkan Gubernur Jawa
Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, gubernur diwajibkan untuk menetapkan upah minimum pasal 88 ayat (4) dan pasal
89 UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Produk hukum pemerintah daerah dalam
membuat penetapan yaitu melalui Pergub dan SK sehingga keinginan Apindo Jabar kembali ke
Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan. "Di samping itu gugatan Apindo tersebut mencerminkan rezim upah
murah," kata Roy di sela-sela demo.

Ia menambahkan, alasan pencabutan huruf D Diktum ketujuh SK UMKTahun 2020, karena PTUN
Bandung dalam hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 UU 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah
Minimum, "Huruf D Diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar
upah buruh di bawah UMKTahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai Kepmen
231. Dan penambahan huruf D Diktum Ketujuh dalam SK UMKbaru teijadi pada Tahun 2020,
tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK," jelas Roy.

"Tadi, (kemarin, red) di PTUN pembacaan putusan. Kita dimenangkan, oleh sebab itu, kami
meminta gubernur segara menghapus huruf D Diktum ketujuh tersebut," tegasnya.

Sementara itu, kata Roy, pihaknya menolak RUU Cipta Kerja bukan untuk mensejaterahkan

BU RUM dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Bandung, Jin. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/7). Dalam aksinya serikat buruh
tersebut menuntut lima hal yaitu, tolak gugatan pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan
oleh Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum ketujuh SK UMKTahun 2020, tolak omnibus law
RUU Cipta Kerja, terbitkan SKUMSKKab/Kota Tahun 2020 dan talak UU Ta-pera.

buruh akan tetapi bakal memiskinkan kaum buruh secara sisti-matis dengan mendegradasi hak-
hak buruh untuk kepentingan para kapiltalis. Selain itu, menyerahkan persoalan hubungan
industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal).

Tuntut gubernur Di samping itu, lanjut Roy, pihaknya menunut Gubernur segara terbirkan SK
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2020. Sebenarnya, Dewan Pengupahan
Jabar telah beberapa kali melakukan rapat pleno membahas rekomendasi usulan UMSK Tahun
2020 Kota Depok, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi.

50