Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Jumlah tersebut naik tajam sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret lalu.
Kenaikan jumlah pengangguran tak terelakkan karena banyak perusahaan yang bisnisnya
terdampak dengan adanya pandemi. Apalagi, aktivitas perkantoran dan kegiatan ekonomi di
sejumlah sektor sempat terhenti akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan, angka pengangguran
bertambah 3,7 juta orang akibat pandemi Covid-19. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020se-banyak 6,88 juta orang.
Artinya, jumlah pengangguran kini sudah melonjak menjadi 10,58 juta orang.

"Ada kenaikan (jumlah pengangguran). Ini yang akan kita pulihkan. Bagaimana pada tahun
2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi," kata Suharso seusai mengikuti rapat
terbatas dengan Presiden Joko Widodo mengenai postur RAPBN 2021, Selasa (28/7).
Untuk menciptakan kembali lapangan pekerjaan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah
stimulus bagi pengusaha. Selain itu, menurut Suharso, pemerintah menggenjot belanja untuk
menaikkan daya beli masyarakat Upaya untuk menaikkan belanja pemerintah inilah yang
akhirnya berimplikasi pada kenaikan defisit APBN.

Menjawab tantangan ini, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk memperlebar defisit
dalam RAPBN tahun 2021 nanti menjadi 5,2 persen. Suharso menjelaskan, kenaikan defisit
membuat ruang fiskal menjadi semakin lega bagi pemerintah untuk melakukan belanja.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan,
pemerintah akan menambah program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat
menghadapi tekanan dampak Covid-19. Program baru ditargetkan sudah bisa
diimplementasikan sebelum pertengahan Agustus.
Febrio menjelaskan, program baru ini akan didanai dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun. Dana
ini sudah masuk dalam program penanganan Covid-19 untuk kelompok jaring pengaman sosial
yang dianggarkan hingga Rp 203,91 triliun. "Harapannya, bisa launch sebelum nota keuangan
bulan Agustus," ucapnya dalam diskusi online, Selasa (28/7).

Sampai Rabu (22/7), belanja perlindungan sosial untuk penanganan Covid-19 baru terealisasi
38,31 persen. Meski realisasi masih di bawah 50 persen, Febrio menilai, program ini menjadi
yang paling jalan dan efektif dibandingkan kelompok lain.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Kemenkeu akan mengubah desain beberapa stimulus
dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak beijalan dengan baik. Di
antaranya, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan
beberapa program bantuan sosial.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menganggarkan
pembiayaan untuk dunia usaha. Sebab, selama ini kontribusi kalangan pengusaha terhadap
penerimaan pajak mencapai 87 persen.

Dunia usaha, lanjutnya, mengusulkan stimulus berupa modal kerja agar bisa kembali beroperasi.
Anggaran stimulus yang diusulkan sebesar Rp 303,76 triliun untuk enam bulan ke depan. Angka
tersebut merupakan masukan dari berbagai asosiasi pengusaha di bawah naungan Kadin
Indonesia.
Menurut dia, modal kerja tersebut sangat diperlukan bagi mereka supaya bisa melanjutkan
usahanya. Ia pun mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan jaminan kredit kepada
perbankan, sehingga bank bersedia menyalurkan pinjaman baru kepada dunia usaha.

46