Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Namun, ketika uang pesangon habis, atau bagi mereka yang terkena PHK tanpa pesangon,
dirumahkan tanpa upah/gaji, tak punya tabungan, tak punya aset untuk dijual, atau tidak punya
famili yang bisa membantu, mereka tak punya pilihan lain kecuali bekerja (apa saja), yang
penting dapat uang untuk bertahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang terlalu miskin untuk
menganggur. Mereka orang-orang yang secara statistik masuk kategori "pekerja", tetapi tak
mampu keluar dari jerat kemiskinan.

Mereka pekerja miskin. Tanpa bermaksud menggeneralisasi, secara sederhana keberadaan
mereka dapat dilihat dalam wujud pelaku sektor informal, khususnya usaha mikro atau ultra-
mikro.

Bansos dari pemerintah memang akan membantu, dan secara teori akan menurunkan dorongan
untuk mau "bekerja apa saja". Namun, nilainya tetap terlalu kecil untuk membuat mereka
mampu bertahan hidup tanpa bekerja. Artinya meski sudah ada bansos, mereka tetap harus
bekerja. Dalam masa pandemi, jumlah pekerja miskin diperkirakan jauh lebih banyak
dibandingkan jumlah penganggur. Selain lebih banyak jumlahnya, kesejahteraan mereka lebih
rendah dibandingkan para penganggur. Oleh karena itu, akan kurang tepat kalau perhatian
pemerintah di bidang ketenagakerjaan hanya terfokus pada para penganggur.

Perlu sinergi

Secara umum program pemerintah untuk menangani dampak Covid, termasuk di bidang
ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar. Di satu sisi, pemerintah berusaha
mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bansos. Di sisi lain, stimulus
diberikan kepada para pelaku usaha (langsung ataupun tak langsung) agar usaha mereka tetap
berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.

Yang diperlukan adalah penajaman program yang didasarkan pada detail-detail permasalahan
di pasar tenaga kerja. Jika nanti ternyata angka pengangguran tak setinggi yang diproyeksikan,
pemerintah tak boleh "santai" dan menganggap persoalan sudah terpecahkan. Perlu dilihat lebih
dalam, misalnya, apakah terjadi peningkatan proporsi pekerja informal, apakah terjadi pening-
katkan jumlah pekerja miskin dsb.

Mengingat proporsi pekerja informal di Indonesia masih sangat besar (lebih besar daripada
pekerja formal), maka kebijakan ketenagakerjaan tak dapat dilepaskan dari upaya membantu
pelaku usaha kecil dan mikro yang umumnya berstatus informal. Dalam kondisi demikian, kerja
sama dan sinergi antar-kementerian/lembaga terkait menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan.

42