Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 52
Dikatakan, Dewan Pengupahan sudah merekomenasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk
diterbitkan SK UMSKTahun 2020 Kab/Kota tersebut, namun sampai saat ini gubernur tidak juga
menerbitkan SK UMSK "Kondisi ini membuat keresahan kaum buruh khususnya di kab/kota
tersebut karena selama ini upah minimum buruhnya berdasarkan UMSK Sehingga sebelum
adanya SK UMSKTahun 2020 maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh di
wilayah tersebut belum menerima kenaikan upah," ungkapnya.
Kabupaten Bandung Sementara itu, buruh yang tergabung Pimpinan Cabang Serikat Pekerja
Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSKSPSI) Kabupaten
Bandung dan serikat pekerja lainnya, tetap menyatakan penolakannya
pada rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, terkait pada
ketenagakerja-an. Para buruh juga menyatakan penolakan imporkain dari luar negeri tersebut
karena merugikan kaum pekerja di dalam negeri yang kehilangan pekerjaan.
"Adanya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu dikhawatirkan merampas hak normatif
para buruh. Begitu juga dengan adanya imporkain yang masuk ke dalam negeri dapat
merampas pekerjaan kaum buruh, akibatnya banyak di antara pekerja yang menganggur,"
kataKetua PC SPTSKSPSI Kabupaten Bandung Uben Yunara kepada "GM", Selasa (28/7).
Uben menegaskan, dengan adanya impor barang dari luar memperparah situasi kondisi ekonomi
pabrik karena mereka kalah bersaing harga dengan barang dari luar. "Bahkan ada barang
selisihnya melebihi 50 persen," ucapnya.
Sebagai bentuk reaksi penolakan Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Un-
dang-Undang Omnibus Law dan penolakan imporbarang tersebut, kata Uben, ribuan buruh
melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Sate Kota Bandung. Ribuan buruh itu berasal dari
berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat, untuk melakukan aksi penolakan pengesahan
Rancangan Undang-Un-dang menjadi Undang-Undang Omnibus Law.
"Setelah beberapa bulan ini pan-demi Covid-19 yang berimbas pada terpuruknya sektor
ekonomi, khususnya sektor industri mengakibatkan ribuan buruh terkena dampak pemutusan
hubungan kerja (PHK). Bahkan setiap hari ada saja para buruh yang menjadi korban PHK dari
tempat kerjanya," kata Uben. (B.96/B.105)**
51
