Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

RAIH IPK 3,87, MENAKER IDA JADI WISUDAWAN DOKTOR TERBAIK IPDN 2020

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjadi wisudawan terbaik Program Doktor Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bidang Ilmu Pemerintahan dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) 3,87 atau predikat Cum Laude. Menaker Ida menjalani prosesi wisuda di IPDN
Cilandak, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Prosesi wisuda berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti
menggunakan masker, physical distancing sepanjang 1,5 meter, memakai hand sanitizer, dan
wisudawan menjalani rapid test sebanyak dua kali.

Seusai diwisuda, Menaker Ida mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjalani prosesi wisuda
program S3 dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti.

"Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Apalagi saya juga menjadi
wisudawan S3 terbaik," kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengemukakan bahwa selama menjalani program S3, banyak pengalaman yang
dihadapai, yakni bagaimana membagi waktu antara untuk kuliah, keluarga, dan sebagai Menteri
Ketenagakerjaan. Ia pun mengaku banyak ilmu yang diperoleh selama menempuh S3 di IPDN.

"Barang kali itu pengalaman yang paling saya rasakan. Saya harus pintar-pintar membagi
waktu," ucapnya.

Menurutnya, kesuksesannya dalam menempuh program S3 hingga wisuda tidak bisa lepas atas
peran dan dukungan banyak pihak, khususnya suami dan anak-anaknya.

"Saya sangat bersyukur banyak pihak yang mendukung pendidikan saya. Makasih semuanya.
Makasih banyak untuk suami dan anak-anak saya," katanya.
Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menginspirasi para perempuan yang lain dalam
menimba ilmu. Baginya, proses belajar tidak mengenal usia.

Sebelumnya, Menaker Ida berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan setelah
mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi terbuka di depan dewan penguji di IPDN,
Jakarta.

Menaker Ida mengangkat disertasi berjudul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender
Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Menaker Ida mengemukakan bahwa maksud penelitian tersebut untuk memahami kebijakan
pengarusutamaan gender di Indonesia, dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan
pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Sehingga, mendapatkan
pengembangan konsep dari analisis tersebut.

"Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis. Secara akademis
penelitian ini diharap kan dapat memperkaya khazanah ilmu dan pengetahuan tentang dinamika
politik perempuan di Indonesia," kata Menaker Ida.

"Lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan terutama ilmu pemerintahan di Indonesia dengan mengedepankan impele
mentasi kebijakan pengarus- utamaan gender dalam pelaksa-- naan tugas dan fungsi lembaga
legislatif," sambungnya. (*)

59