Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 78
ketahui berasal dari hasil tes usap mandiri. Dengan kasus positif itu, DPRD DKI Jakarta
memutuskan untuk menutup gedung lama dan gedung baru mulai Rabu (29/7) sampai Minggu
(2/8).
"Kantor ditutup. Akan disemprotkan disinfektan," ujar Prasetio.
Untuk selanjutnya, kata Prasetio, setiap fraksi akan melakukan tes usap.
Lebih dari 78.000 kantor
Andri melanjutkan, saat ini jumlah pengawas disnaker-trans sebanyak 58 orang. Perusahaan
dan kantor yang diawasi lebih dari 78.000 perusahaan. Itu sebabnya, dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 1477, pada diktum pertama meminta setiap perusahaan
membentuk satgas internal yang aktif melakukan pemeriksaan.
Penghentian operasional kantor selama tiga hari harus dilakukan. Ini jika diketahui ada
karyawan positif. Pengosongan gedung bertujuan penyemprotan disinfektan. Juga untuk
menunggu hasil tes para karyawan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, menilai, munculnya kluster
perkantoran adalah akibat pengawasan lemah. Dalam pemantauan Ombudsman, kebijakan
Pemprov DKI memperbolehkan warga beraktivitas di perkantoran dengan kehadiran 50 persen.
Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan pengawasan memadai dan regulasi yang cukup.
Dalam pemantauan Ombudsman, banyak perkantoran pemerintah ataupun perusahaan milik
pemerintah dan swasta yang tidak menaati ketentuan 50 persen tersebut. Itu dibuktikan dengan
tingginya tingkat penumpukan penumpang di kereta komuter yang pertambahannya 4-8 persen
per minggu. Kini, sudah mendekati angka 500.000 penumpang per hari.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta mencatatkan kepadatan kendaraan pribadi
di pintu tol dan ja-lan-jalan dalam kota pada jam-jam sibuk mencapai 98 persen. Itu hampir
sama dengan volume sebelum PSBB.
Oleh karena itu, Ombuds-
man DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI membatasi jumlah karyawan yang masuk di instansi
pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi sekitar 35 persen. Ini untuk menghindarkan kepadatan
penumpang dan kendaraan pribadi.
Penerapan kebijakan itu, menurut Teguh, harusnya disertai pengetatan di sisi regulasi sanksi
dan pengawasan. Saat ini regulasi terkait pengawasan dan sanksi masih level pergub, yaitu
Peraturan Gubernur DKI Nomor 41 Tahun 2020. Seharusnya peraturan itu dalam bentuk
peraturan daerah supaya lebih kuat.
"Kami sayangkan. DPRD tidak sigap menyusun perda terkait regulasi dan sanksi bagi para
pelanggar protokol kesehatan," ujar Teguh.
Adapun dari Dinas Kesehatan DKI, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta, Weningtyas Purnomorini memaparkan, terdapat penambahan 412 kasus
positif pada Selasa (28/7).
"Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.847 pasien masih menjalani perawatan di
rumah sakit dan 4.871 orang melakukan isolasi mandiri (termasuk data Wisma Atlet). Suspek
yang masih menjalani isolasi mandiri 1.805 orang, sedangkan suspek yang masih menjalani
isolasi di rumah sakit 1.546 orang, dan yang meninggal 2.226 orang," paparnya.
77
