Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 117
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan.
Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat
dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid.
Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.
Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ekspektasi publik menilai sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar
diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.
Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga,
disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah
calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496
orang.
"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ucapnya.
Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.
Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan bahwa pihaknya
menyambut baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap,
program tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif
BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja,
kematian, hari tua, dan juga jaminan pensiun.
"BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini,
dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data
sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus.
Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja
formal yang upahnya di bawah Rp5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
116
