Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik,
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah
pengangguran,

Ringkasan

RENCANA kenaikan upah minimum Lprovinsi (UMP) di Jakarta dengan skema asimetris didukung
berbagai kalangan. Dengan catatan, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak
terdampak pandemi.

Diketahui bahwa, beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di
antaranya DKI Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, dan Sulawesi Selatan.

PENGUSAHA NILAI DAERAH LAIN PATUT CONTOH DKI

RENCANA kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan skema asimetris didukung
berbagai kalangan. Dengan catatan, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak
terdampak pandemi.

Diketahui bahwa, beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di
antaranya DKI Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, dan Sulawesi Selatan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang,
mengatakan, jika ingin melakukan kenaikan UMP harus seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI
dengan menerapkan kebijakan asimetris. Artinya, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha
yang tidak terdampak. Seperti, sektor kesehatan dan juga telekomunikasi.

"Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus dikawal
oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya," kata Sarman kepada
Harian Terbit di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

la mencontohkan, misalnya saja UMP di Jawa Tengah dipukul rata naik 3%. Lalu bagaimana
nasib usaha yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Contohnya saja, hotel, restoran,
transportasi dan kafe. "Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?," tanya
Sarman.

Di Jakarta, lanjut Sarman, meski memberlakukan kebijakan asimetris namun perlu diperjelas
terkait mana sektor yang berdampak dan.yang tidak terdampak ditengah kondisi saat ini. la
melanjutkan, dapat dilihat beberapa sektor-sektor yang terdampak paling besar seperti, hotel,
restoran, kafe.

"Bagi kami (para pengusaha, red) asal pelaksanaannya adil, ya laksanakan. Karena kami dari
pengusaha berharap Pemprov DKI dapat mengawal proses ini. Agar tidak jadi pro dan kontra di
perusahaan,'' ujarnya.

Dirinya berharap, dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Dis-
nakertrans) dan Energi dapat mengeluarkan semacam surat keputusan (SK) ataupun surat
edaran (SE) guna menetapkan sektor-sektor tersebut.

123