Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 123
Judul Pengusaha Nilai Daerah Lain Patut Contoh DKI
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Harian Terbit/Sammy
Tanggal 2020-11-04 15:05:00
Ukuran 187x167mmk
Warna Warna
AD Value Rp 51.425.000
News Value Rp 257.125.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus
dikawal oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Bagi kami (para pengusaha, red) asal pelaksanaannya adil, ya laksanakan. Karena kami
dari pengusaha berharap Pemprov DKI dapat mengawal proses ini. Agar tidak jadi pro dan kontra
di perusahaan,
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Kebijakan asimetris ini sudah bagus dan implementasinya harus dijalankan dengan
benar. Serta, kontrolnya juga harus berjalan dengan baik tentunya,
negative - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Ini mengikuti kurva yang ada
di beberapa sektor. Jadi mereka (perusahaan terdampak) tidak perlu mengikuti, karena untuk
bertahan saja itu sudah bersyukur,
neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik,
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah
pengangguran,
neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik,
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah
pengangguran,
neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik,
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah
pengangguran,
122
