Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 125
"Kebijakan asimetris ini sudah bagus dan implementasinya harus dijalankan dengan benar. Serta,
kontrolnya juga harus berjalan dengan baik tentunya," ungkap dia.
Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan asimetris
terkait upah minimum provinsi (UMP) 2021. Bagi perusahaan yang tetap tumbuh dan
berkembang dalam pandemi Covid-19, wajib menaikan UMP sebesar 3,27 persen menjadi
Rp4.416.186,548 per bulan.
Sedangkan perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 sama seperti
tahun 2020 sebesar Rp4.276.349 per bulan.
Dukung Anies
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mendukung langkah Anies tersebut.
Namun pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, bagi
perusahaan yang ekonominya berdampak pada pandemi Covid-19 tidak perlu menaikkan UMP
pada 2021 mendatang.
Kata dia, kenaikan UMP idealnya dilakukan di perusahaan yang ekonominya tetap tumbuh dan
berkembang dalam pandemi Covid-19. "Ini mengikuti kurva yang ada di beberapa sektor. Jadi
mereka (perusahaan terdampak) tidak perlu mengikuti, karena untuk bertahan saja itu sudah
bersyukur," kata Purwanto di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Purwanto meminta kepada para pekerja yang gajinya tidak naik pada 2021 untuk bersabar.
Mereka juga harus berempati kepada perusahaan, karena langkah ini diambil agar perusahaan
tidak semakin terpuruk. "Bila dipaksakan tetap naik, justru dapat memicu pemutusan hubungan
kerja (PHK), hingga menambah jumlah pengangguran," ujar Purwanto.
Menurutnya, Anies harus segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan
asimetris UMP 2021. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Anies
dapat memilah mana perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19.
"Petunjuk teknis ini harus jelas karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikan UMP
di tahun 2021 atau tidak," imbuhnya.
Untuk Jakarta Adil
Adapun kebijakan asimetris Anies terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021.
Bagi perusahaan yang tetap tumbuh atau berkembang pesat, nilai UMP akan dinaikan menjadi
Rp4.416.186,548 per bulan.
Sementara bagi perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 akan sama
seperti 2020 sebesar Rp4.276.349. Namun mereka harus mengajukan surat permohonan kepada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.
"Jakarta ingin adil, jika UMP tidak dinaikan maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama
masa pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh para buruh karena pekerjaannya merasakan
pertumbuhan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020) kemarin
Tapi di sisi lain, bila UMP dinaikan untuk semua maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat
pandemi, makin terpuruk. "Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilah kurva huruf
k, yang artinya ada tren naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk jadi huruf k," jelas Anies.
Menurut Anies, pihak perusahaan hanya tinggal menunjukkan kondisi finansialnya kepada dinas
terkait untuk dicek.
124
