Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 13
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Tapi proses
notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja ada NSPK,
itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak ada
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Soal upah,
bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang ke Bu
Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok
Ringkasan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta
Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan
secara langsung melalui kanal Youtube BKPM.
Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP)
menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan
penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga
dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan.
Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja.
DEBAT DENGAN MAHASIWA, BAHLIL LAHADALIA AKUI UU CIPTA KERJA KURANG
SOSIALISASI
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta
Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan
secara langsung melalui kanal Youtube BKPM.
Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP)
menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan
penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga
dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan.
"UU Cipta Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari
proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Susanto Triyogo.
Susanto juga menilai UU Cipta Kerja bagai ilusi terhadap investasi. Pasalnya, tren investasi
sepanjang 2015-2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya.
"Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019.
Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja," kata Susanto.
Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arya Kharisma
menilai masalah kemudahan perizinan dan upaya menarik investasi tidak cukup menjadi
landasan bagi UU Cipta Kerja masuk ke semua lini.
12
