Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 13

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Tapi proses
              notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja ada NSPK,
              itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak ada

              negative  -  Bahlil  Lahadalia  (Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM))  Soal  upah,
              bukan  tidak  ada  upah  kabupaten/kota,  ada  tuh.  Kalau  masih  diragukan,  saya  bilang  ke  Bu
              Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok



              Ringkasan

              Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat
              terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta
              Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan
              secara langsung melalui kanal Youtube BKPM.

              Dalam  debat  terbuka  itu,  sebanyak  delapan  organisasi  kemasyarakatan  pemuda  (OKP)
              menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan
              penciptaan  kerja  sebagaimana  namanya.  Pembahasan  dan  penyusunan  UU  Cipta  Kerja  juga
              dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan.

              Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan
              tidak  ada  penghapusan  upah  minimum  kabupaten/kota.  Ia  bahkan  akan  meminta  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja.



              DEBAT DENGAN MAHASIWA, BAHLIL LAHADALIA AKUI UU CIPTA KERJA KURANG
              SOSIALISASI

              Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat
              terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta
              Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan
              secara langsung melalui kanal Youtube BKPM.

              Dalam  debat  terbuka  itu,  sebanyak  delapan  organisasi  kemasyarakatan  pemuda  (OKP)
              menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan
              penciptaan  kerja  sebagaimana  namanya.  Pembahasan  dan  penyusunan  UU  Cipta  Kerja  juga
              dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan.

              "UU Cipta Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari
              proyeksi  IMF  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi,"  kata  Ketua  Umum  Kesatuan  Aksi
              Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Susanto Triyogo.

              Susanto  juga  menilai  UU  Cipta  Kerja  bagai  ilusi  terhadap  investasi.  Pasalnya,  tren  investasi
              sepanjang 2015-2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya.

              "Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019.
              Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja," kata Susanto.

              Senada,  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (PB  HMI)  Arya  Kharisma
              menilai  masalah  kemudahan  perizinan  dan  upaya  menarik  investasi  tidak  cukup  menjadi
              landasan bagi UU Cipta Kerja masuk ke semua lini.





                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18