Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 14
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih
Prastiyo menyoroti banyaknya aturan turunan UU Cipta kerja yang akan disusun nantinya yang
justru kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan aturan.
"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas UU yang hambat investasi, tapi
kemudian dia menjelaskan dari UU Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah dan banyak
lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya dengan
perampingan yang disampaikan di awal?" ungkap Najih.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
Benidiktus Papa menyoroti pengebirian aturan mengenai lingkungan hidup yang dalam UU Cipta
Kerja. Ada pun Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai UU Cipta Kerja
sangat sentralitas, jauh dari semangat reformasi yang mendorong desentralisasi.
"Lalu, soal pengelolaan tanah, pemerintah mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan.
Kalau mau bangun bangsa Indonesia, jangan kasih ke investor, coba kasih ke masyarakat
sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 2," kata Ketua Umum KMHDI I Kadek Andre Nuaba.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonensia (GMKI) Corneles Galanjinjinay menilai UU
Cipta Kerja sebaiknya disebut UU kemudahan investasi karena substansinya yang lebih
memudahkan investasi, bukannya menciptakan lapangan kerja.
Tanggapan Kepala BKPM Menanggapi masukan-masukan dari kalangan aktivis, Bahlil mengakui
kurangnya sosialisasi dalam proses perundang-undangan. Namun, dalam penyusunan 36
peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja nanti, pemerintah akan membuka masukan
publik secara terbuka.
"Kami menyadari sosialisasi kurang. Maka dalam penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk
menerima masukan secara terbuka. Bahkan kita akan buka web supaya tidak ada kesan (diam-
diam). Kita buka," katanya.
Bahlil juga mengajak rekan-rekan aktivis mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan
aturan turunan UU Cipta Kerja.
"UU ini pasti banyak yang menurut teman-teman perlu diperbaiki. Ruang memperbaikinya ada.
Saya menawarkan, PP lagi dibuat, ayo teman-teman bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya
kawal dan saya akan bertanggung jawab," katanya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan alasan tren investasi di Indonesia yang terus
meningkat tapi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Hal itu terjadi karena adanya
transformasi ekonomi, di mana Indonesia tengah mendorong nilai tambah.
"Kalau tidak menciptakan nilai tambah, dari zaman VOC kita akan kirim (ekspor) bahan baku
terus. Presiden perintahkan setiap sumber daya alam harus didorong agar menciptakan nilai
tambah, dan ada industri turunan yang beri tenaga kerja tidak langsung," katanya.
Namun, kata Bahlil, penciptaan tenaga kerja tidak langsung dari kegiatan investasi tetap terjadi.
Ada pun hitungan tenaga kerja yang terserap langsung melalui kegiatan investasi pada 2019
memang tercatat sekitar 1,2 juta orang dari total Rp809 triliun investasi yang masuk.
Terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Bahlil
menjelaskan Inpres tersebut hanya memerintahkan pendelegasian wewenang dari 22
kementerian/lembaga kepada BKPM.
13
