Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 147
Hal ini pun memicu respon beragam dari berbagai pihak, salah satunya adalah Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Beliau menyatakan
menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun 2021.
Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin
menurun. Terlebih lagi, dampak anjloknya perekonomian akibat Covid-19 sangat dirasakan oleh
masyarakat buruh, bukan hanya para pengusaha saja yang terdampak imbasnya.
Dikutip dari Suara.com, Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah untuk meninjau ulang
kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum
memutuskan. Dirinya mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi
buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada
kenaikan UMP 2021.
Sedangkan respon dari pihak pemerintah, Komite Tetap Ketenagakerjaan (Kadin) Bob Azam
menilai, keputusan untuk tidak menaikkan upah 2021 merupakan langkah tepat. Sebab, kondisi
ekonomi Indonesia saat sedang mengalami tekanan akibat virus corona hingga menyebabkan
resesi.
"Jadi wajarlah, apalagi ditambah perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan," ujar Bob.
Menurutnya, langkah itu lebih baik dilakukan demi memastikan agar perusahaan tetap bisa
menggaji karyawannya.
Di samping itu, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 'menawar' agar upah minimum
pada 2021 mendatang tetap naik. Walaupun, kenaikan upah hanya di kisaran 1,5 persen sampai
2 persen.
146
