Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 146
Judul UMP 2021 Tidak Naik, Respons Serikat Pekerja Jadi Sorotan
Nama Media suara.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://yoursay.suara.com/news/2020/11/04/115316/ump-2021-tidak-
naik-respons-serikat-pekerja-jadi-sorotan
Jurnalis Tri Apriyani
Tanggal 2020-11-04 11:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bob Azam (Komite Tetap Ketenagakerjaan (Kadin)) Jadi wajarlah, apalagi ditambah
perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan
Ringkasan
Pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021,
baik upah minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara
langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
UMP 2021 TIDAK NAIK, RESPONS SERIKAT PEKERJA JADI SOROTAN
Pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021,
baik upah minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara
langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dalam surat edaran tersebut, Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam rangka memberikan
perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan
ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Pemerintah mengatakan bahwa alasan tidak menaikkan upah minimum dikarenakan kondisi
perekonomian yang anjlok akibat Covid-19 dan sedang dalam masa pemulihan. Jika keputusan
menaikkan upah minimum diambil, tentunya akan memberatkan para pengusaha terutama
dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam hal upah.
145
