Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 149
Kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Menaker No.291/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi
melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal.
Khususnya di BAB III tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja butir A No.1 Huruf k yang menyebutkan persyaratan perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam
asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
"Dalam lingkup penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, terbukti sampai saat ini
tidak berjalan," ujar Tegap.
Dia berharap pemerintah Indonesia dan UEA membuat kebijakan penempatan dan pelindungan
yang membumi agar memerdekakan pekerja migran dari aturan yang mengekang dan
membatasi.
"Kami siap mendukung lahir dan batin," ujarnya Sebelumnya Tegap Harjadmo mengusulkan agar
pasal yang mengatur penempatan pekerja migran ke Saudi harus anggota asosiasi anggota
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) direvisi karena tidak mencerminkan kinerja perusahaan itu
sendiri.
"Kami mengusulkan pasal itu direvisi dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang sehat
antarasosiasi/organisasi bisnis penempatan pekerja migran sehingga hanya perusahaan kredibel
yang diizinkan dan bukan sekadar anggota asosiasi dan bayar keanggotaan," ujar Tegap.
148
