Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 154
Bahkan, kata dia, pemerintah memberikan dukungan pada usaha rakyat dengan memberikan
kemudahan akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan
akses rantai pasok bagi UMKM sebagai proteksi untuk menggiatkan usaha masyarakat yang
mandiri dan berdaya saing.
Disebutkan Mardiono, UU Ciptaker menuai polemik karena sebagian masyarakat mendapatkan
informasi yang tidak akurat mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam UU itu dengan 11
klaster pembahasan mulai dari penyederhanaan perizinan dan penguatan investasi,
ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, hingga
pengembangan kawasan ekonomi.
Disinformasi itu, kata dia, kemudian ditunggangi kepentingan tertentu untuk menolak UU
tersebut. "Saya yakinkan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu menjadi sebuah keniscayaan dan ini
tujuannya sangat baik bagi pemerintah untuk dapat lebih cepat menyejahterakan rakyat. Kalau
ini tidak dilakukan maka kita akan semakin tertinggal, karena ada ribuan pasal dan ratusan UU
yang tumpang tindih," tutur Mardiono.
Diapresiasi Kadin Kadin Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah meneken
UU Ciptaker dan berharap agar regulasi turunannya dapat segera di implementasikan demi
mempermudah masuknya investasi.
"Kami menyambut baik akhirnya Presiden menandatangani UU Ciptaker. Sekarang yang penting
adalah peraturan turunannya agar segera bisa diimplementasikan," kata Wakil Ketua Umum
Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani melalui keterangan
tertulis di Jakarta, Selasa.
Shinta mengatakan U U Ciptaker dan peraturan turunannya perlu segera diimplementasikan agar
investasi dan usaha berjalan lancar.
Ketum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan UU Ciptaker bertujuan untuk
meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan.
Dengan adanya aturan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di
Indonesia dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
"Investasi memiliki porsi sekitar 32%, sementara 50% bergantung pada konsumsi domestik. Jadi
investasi sangat penting di Indonesia. Kami harap Omnibus Law bisa meningkatkan investasi
secara signifikan," kata Rosan.
Dilihat dari laman setneg.go.id, UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Senin, 2
November 2020 dengan nomor Lembaran Negara (LN) 245 dan nomor Tambahan Lembar
Negara (TLN) 6673. UU Ciptaker ini memuat 11 klaster, 15 bab, 186 pasal,dan merevisi 77
undang-undang.(Ant)
153
