Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 153
Ringkasan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantinipres) Muhamad Mardiono mengatakan
pemerintah harus segera membuat terobosan-terobosan kebijakan seiring dengan sudah
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Pemerintah harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan
ketahanan kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap
dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedua hal penting ini mesti dapat di lakukan secara
bersama-sama." ujar Mardiono. dalam pernyataannya, di Jakarta. Selasa (3/1 1).
PEMERINTAH DIDESAK SEGERA LAKUKAN TEROBOSAN
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantinipres) Muhamad Mardiono mengatakan
pemerintah harus segera membuat terobosan-terobosan kebijakan seiring dengan sudah
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Pemerintah harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan
ketahanan kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap
dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedua hal penting ini mesti dapat di lakukan secara
bersama-sama." ujar Mardiono. dalam pernyataannya, di Jakarta. Selasa (3/1 1).
Menurut dia. Omnibus Law UU Ciptaker yang sudah diteken Presiden Jokowi merupakan bagi
andari program nawacita, revolusi mental. dan agenda reformasi birokrasi.
Omnibus Law UU Ciptaker, kata dia, juga sebagai upaya pemerintah untuk pemulihan
perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.
Mardiono mencotohkan tentang sulitnya mengurus perizinan usaha sebelum UU Ciptaker.
kemudian angkatan kerja dan lapangan kerja juga tak berbanding lurus sehingga pengangguran
akan terus bertambah jika pemerintah tidak membuat terobosan dengan menciptakan lapangan
kerja baru.
Sebab, kata Mardiono, generasi milenial yang berusia 18-30 akan mencapai sekitar 50% lebih
pada 2024. Oleh karena itu, ia mengingatkan Indonesia membutuhkan banyak wirausahabaru
untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi, mengingat saat ini rasio wirausaha di dalam
negeri masih sekitar 3% dari total populasi penduduk.
"Bandingkan dengan Singapura saat ini yang sudah mencapai 7% ataupun Malaysia pada 5%
sehingga program pemerintah harus terus dapat memacu pertumbuhan wirausaha yang
produktif dan berdaya saing." ujarnya.
Mardiono yang telah menekuni dunia usaha selama 39 tahun mengaku menghadapi kendala
dalam mengurus perizinan usaha yang cukup rumit. Misalnya, saat membangun hotel diperlukan
23 perizinan yang memerlukan waktu 1-1,6 tahun untuk mengurusnya.
Di lain pihak, kata dia, untuk mengoptimalkan devisa sektor pari wisata yang dibangun maka
diperlukan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang baik yang tentunya akan menambah
panjang birokrasi perizinan.
Disebutkan Mardiono, investor asing dan domestik sering menyampaikan keluhan karena
rumitnya mengurus perizinan usaha, namun dengan adanya UU omnibus law itu melalui
penyederhanaan perizinan diharapkan dunia usaha tumbuh cepat yang akhimya dapat
menciptakan lapangan kerja.
152
