Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 51
Judul Perusahaan Farmasi, Telekomunikasi, & Keuangan Wajib Patuhi UMP
2021
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg15
Jurnalis MRA
Tanggal 2020-11-05 04:22:00
Ukuran 130x241mmk
Warna Warna
AD Value Rp 58.500.000
News Value Rp 175.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Contohnya
seperti mall, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman, itu kan
terdampak (pan-demi Covid-19)
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Kalau yang
penangguhan, itu ada batasnya, karena sesuai Pergub 42/2007, sepuluh hari sebelum penetapan
diberikan jangka waktu untuk penangguhan
negative - Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Ecotiomics and Finance (Indef))
Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan
negative - Enny Sri Hartati (Direktur Institutefor Development of Ecotiomics and Finance (Indef))
Kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya. Sementara telekomunikasi,
teknologi informasi, e-commerce, dan jasa lainnya itu tidak terdampak, bahkan malah naik
Ringkasan
SEKTOR usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan, wajib menyesuaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4,4 juta. Perusahaan yang
tidak mengajukan keberatan, dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan UMP 2021.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Dis-nakertransgi) DKI Jakarta, Andri
Yansyah mengatakan, sektor usaha di bidang perhotelan dan makanan adalah contoh sektor
usaha yang bisa tetap menerapkan UMP 2020.
50
