Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 47
Judul Gubernur & Pengusaha Ngomongin Upah Minimum Provinsi Tahun
2021
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis *
Tanggal 2020-11-05 04:24:00
Ukuran 108x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 58.320.000
News Value Rp 174.960.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
Ringkasan
Tak semua gubernur mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Ida
Fauziyah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Sejumlah daerah
menaikkan UMP, meskipun banyak perusahaan terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Hal itu menimbulkan protes para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
misalnya, menyesalkan keputusan beberapa kepala daerah yang menaikkan UMP 2021. Karena,
menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, keputusan itu akan menyulitkan banyak
perusahaan.
GUBERNUR & PENGUSAHA NGOMONGIN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021
Tak semua gubernur mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Ida
Fauziyah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Sejumlah daerah
menaikkan UMP, meskipun banyak perusahaan terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Hal itu menimbulkan protes para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya,
menyesalkan keputusan beberapa
kepala daerah yang menaikkan UMP 2021. Karena, menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi
Sukamdani, keputusan itu akan menyulitkan banyak perusahaan.
Keputusan beberapa gubernur itu, lanjut Hariyadi, tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan,
kebutuhan hidup layak (KHL) dan perekonomian yang terdampak pandemi.
Dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, Ida mengimbau gubernur tidak
menaikkan UMP 2021 dengan alasan sedang terjadi pandemi Covid-19.
46
