Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Makanya, kami membuat rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Tengah pada Rabu, 21 Oktober
2020.
Kesimpulannya, sebagian anggota menyepakati perhitungan UMP 2021 menggunakan PP 78
Tahun 2015.

Tentu ada perbedaan pendapat ya.

Iya. Serikat pekerja menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Mereka maunya penghitungan
kebutuhan hidup layak (KHL) menggunakan Permenaker Nomor 21 Tahun 2016, ditambah empat
komponen baru. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengusulkan tidak ada kenaikan UMP
karena pandemi.

Pada 27 Oktober, hadir tim kecil dari Dewan Pengupahan Nasional. Mereka minta kami mendata
masukan dari seluruh anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah.
Apa hasil pendataan itu?

Dari hasil pendataan diketahui, 15 orang tidak setuju Surat Edaran Menaker, delapan orang
setuju, satu abstain, dan satu kosong. Lalu, upah minimum kami hitung. Hasilnya, kami
sesuaikan dengan PP 78/2015. sehingga tercapailah angka tadi.

Apakah perwakilan pengusaha di Dewan Pengupahan Jateng setuju?
Ya tidak, pendapat mereka kan posisinya berbeda. Begitu juga perwakilan buruh. Karena
berbeda, kewenangannya ada di saya. Sudah ada formulasinya, kok repot.

Apakah tidak khawatir akan lebih banyak PHK karena kenaikan UMP?

Banyak orang beranggapan, UMP naik ke depannya akan lebih sulit. Padahal tidak, karena
kenaikannya kecil sekali. Tapi, tidak banyak orang yang tahu. Tahunya UMP naik saja. Karena
naiknya itu 3,27 persen, maka ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang akan menyesuaikan.
Pertama, Kabupaten Banjarnegara menyesuaikan sebesar Rp 50.979. Kedua, Kabupaten
Wonogiri menyesuaikan sebesar Rp 1.979. Kecil banget kan.

Apa lagi yang banyak orang tidak tahu?
Banyak yang tidak tahu, UMP itu untuk pegawai yang baru setahun bekerja. Kalau pengusahanya
tidak mampu, bagaimana. Bisa penangguhan kan. Makanya, saya bingung kenapa harus geger
UMP naik.

Kalau untuk yang sudah lama?

Yang lama kan ditentukan peraturan perusahaan. Ada kesepakatan antara buruh dan
pengusaha. Justru, itu yang penting untuk kami dorong.

Tidak akan lebih banyak PHK karena kenaikan ini?

Tidak. PHK memang sudah banyak. Jadi, UMP naik tidak perlu diributkan. Begitu saya putuskan
tanggal 28 Oktober, semua sudah mengancam. Tapi, langsung kami ajak dialog untuk
menenangkan situasi. Karena, ini bukan soal angka saja. Saya harus menjaga stabilitas wilayah
juga. Pengusaha dan buruh harus bisa jalan. nda

41