Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Judul Upah Riil Tergantung Supply And Demand
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis NDA
Tanggal 2020-11-05 04:24:00
Ukuran 266x166mmk
Warna Warna
AD Value Rp 71.820.000

News Value Rp 215.460.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Apindo menolak keputusan sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Tolong jelaskan.Tahun 2020-2021, trennya jelek karena pandemi Covid-19. Kalau ada kepala
daerah menaikkan UMP, itu sebetulnya tidak mengikuti rumusan regulasi yang ada. Karena saat
itu Undang-Undang Cipta Kerja belum ditandatangani Presiden, maka belum berlaku. Artinya,
saat itu kita masih pakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

UPAH RIIL TERGANTUNG SUPPLY AND DEMAND

Hariyadi Sukamdani

Ketua Umum APINDO

Apindo menolak keputusan sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Tolong jelaskan.

Tahun 2020-2021, trennya jelek karena pandemi Covid-19. Kalau ada kepala daerah menaikkan
UMP, itu sebetulnya tidak mengikuti rumusan regulasi yang ada.

Karena saat itu Undang-Undang Cipta Kerja belum ditandatangani Presiden, maka belum
berlaku. Artinya, saat itu kita masih pakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.

Bagaimana cara menghitungnya?

Di PP itu ada rumus untuk menaikkan UMP, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional ditambah inflasi
nasional. Sekarang, pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen. Inflasinya masih positif, cuma
1,2 persen. Kalau ditambahkan, itu minus 3 persen. Artinya, upah harusnya turun. Tapi, tidak
mungkin kami menurunkan upah. Karena itu, rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional itu tidak
ada kenaikan UMP.
Secara umum, bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan saat ini?

Kenyataannya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Tapi ya, karena
keputusan ada di kepala daerah, jadi kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya menyesalkan, kenapa
dibuat seperti itu.
43