Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

PERUSAHAAN FARMASI, TELEKOMUNIKASI, & KEUANGAN WAJIB PATUHI UMP
2021
SEKTOR usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan, wajib menyesuaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4,4 juta. Perusahaan yang
tidak mengajukan keberatan, dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan UMP 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Andri
Yansyah mengatakan, sektor usaha di bidang perhotelan dan makanan adalah contoh sektor
usaha yang bisa tetap menerapkan UMP 2020.

"Contohnya seperti mall, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman,
itu kan terdampak (pandemi Covid-19)," kata Andri.

Menurutnya, aturan detail tentang kriteria sektor usaha yang wajib atau tidak menerapkan UMP
2021 masih digodok.Bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 harus mengajukan
permohonan penetapan UMP 2020 disertai penyerahan dokumen dan data keuangan setahun
terakhir.

Permohonan diajukan kepada gubernur melalui Disnakertransgi DKI. Selanjutnya akan dikaji,
apakah permohonan perusahaan itu dapat diterima atau tidak.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi batas akhir pengajuan itu
ialah 22 Desember 2020.

"Kalau yang penangguhan, itu ada batasnya, karena sesuai Pergub 42/2007, sepuluh hari
sebelum penetapan diberikan jangka waktu untuk penangguhan," ungkapnya.

Seperti diketahui. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah memutuskan, tidak menaikkan UMP
2021 karena pandemi Corona. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan
kebijakan asimetris untuk UMP 2021. Bagi usaha yang terdampak Covid-19, maka menetapkan
UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Sedangkan, kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19, UMP 2021 dinaikkan mengikuti
rumus pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Kenaikannya sebesar 3,27
persen. Maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar
Rp 4.416.186.
Petakan Secara Akurat

Direktur Institute for Development of Ecotiomics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati
mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan laporan atau pengaduan
perusahaan yang mengklaim terdampak pandemi.

"Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan," ujar Enny.

Dia menyebutkan, banyak perusahaan-perusahaan di sektor jasa dan perdagangan yang
beroperasi maupun berkantor di Jakarta yang relatif kebal terhadap dampak negatif pandemi.
Bahkan beberapa perusahaan mendapatkan kenaikan penjualan selama pandemi.
"Kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya. Sementara
telekomunikasi, teknologi informasi, e-commerce, dan jasa lainnya itu tidak terdampak, bahkan
malah naik," jelas Enny. mra

51