Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 166
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease
atau Covid-19. Beleid ini diteken oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 31 Agustus lalu
dan diundangkan pada 1 September 2020.
Ilyas menjelaskan, dalam penetapannya, Indonesia mengadopsi beberapa keringanan yang telah
dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait di negara lain. Relaksasi yang diberlakukan di Indonesia
terkait jaminan ketenagakerjaan pun disesuaikan dengan programnya.
Untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, misalnya, pemerintah
memberikan keringanan potongan iuran sebesar 99 persen untuk peserta penerima upah dan
bukan penerima upah serta pekerja konstruksi. Dengan keringanan ini, pekerja hanya perlu
membayar iuran sebesar 1 persen.
Sedangkan untuk program jaminan pensiun, pemerintah memberikan keringanan berupa
penundaan pembayaran iuran. Besaran iuran yang ditunda adalah 99 persen dari total jumlah
iuran.
Kemudian, relaksasi juga diberikan dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran iuran untuk
seluruh program dari semula 2 persen menjadi 0,5 persen. Selanjutnya, BP Jamsostek
memperpanjang waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 tiap bulan menjadi tanggal 30 tiap
bulan.
Menurut beleid yang diterbitkan pemerintah, relaksasi ini berlaku sejak Agustus 2020 hingga
Januari 2021. Ilyas menjelaskan, peserta baru bisa memperoleh relaksasi asal membayar iuran
normal lebih dulu untuk dua bulan pertama. Nantinya, keringanan akan diberikan pada bulan
ketiga dan seterusnya. Sementara itu, bagi peserta lama atau eksisting, relaksasi diberikan
secara otomatis asalkan penerima manfaat melunasi pembayaran iuran sampai 31 Juli 2020.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soeprayitno menyayangkan pemerintah Indonesia
terlambat memberikan bantuan relaksasi jaminan ketenagakerjaan bagi dunia usaha. Ia
mengatakan, stimulus itu sejatinya telah diusulkan sejak April lalu atau sebulan setelah kasus
virus corona masuk ke Indonesia, namun baru diwujudkan pada akhir Agustus.
"Dunia usaha masih menyayangkan peraturan ini agak telat karena perlu waktu 5 bulan sampai
dicairkan," ujarnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA .
165
