Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 171
"Kami hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi-esensi perlindungan
terhadap daya dukung lingkungan dan lingkungan hidup itu sendiri," kata Elen dalam diskusi
virtual, Kamis, 24 September 2020.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja akan mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan
berusaha. "Amdal tetap ada untuk kegiatan risiko tinggi," ujarnya.
Dia menuturkan pembuatan RUU Cipta Kerja dilakukan karena pemerintah merasa perlu ada
perubahan yang signifikan terhadap ekosistem kemudahan berusaha di Indonesia.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah telah menerapkan relaksasi dalam daftar negatif investasi,
yang akan perbaiki dengan penetapan daftar prioritas investasi. Kemudian juga pemerintah akan
memperbaiki di sistem OSS.
"Dengan RUU Cipta Kerja akan kami lakukan deregulasi dan debirokratisasi," ujar dia.
Dia berharap dengan RUU Cipta Kerja, pertumbuhan ekonomi akan baik, ada kesetaraan di dalam
perlindungan ketenagakerjaan dan daya saing dunia usaha.
Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, sebelumnya mengatakan
izin amdal sangat penting karena menyangkut hak makhluk hidup dan ekosistem untuk bertahan
dan berkembang biak. Hal ini juga menyangkut daya dukung dan daya tampung lingkungan
terhadap kehidupan manusia.
Ia khawatir omnibus law akan memangkas proses izin instrumen perlindungan lingkungan.
Sebab, kebijakan itu akan menyebabkan terabaikannya dampak lingkungan berisiko tinggi
hingga munculnya bencana ekologis secara berulang.
"Yang harus diingat oleh Jokowi adalah dampak-dampak akumulasi seperti kebakaran hutan dan
lahan, (pencemaran) Sungai Citarum. Ini menimbulkan bencana ekologis secara berulang setiap
tahun dan dampak ekonominya jauh melampaui keuntungan negara dari investasi-investasi yang
diharapkan tumbuh," ujar Zenzi, 12 Februari 2020. HENDARTYO HANGGI | FAJAR PEBRIANTO
.
170
