Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 175
"Pemerintah menyadari sebelum Covid-19 ini kita sudah memandang perlu ada perubahan yang
signifikan dalam kemudahan berusaha di negara kita," kata Elen dalam Webinar bertema
Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta , Kamis (24/9).
Maka, sejak tahun 2019 pemerintah sudah mulai merancang undang-undang sapu jagat yang
bisa menyelesaikan tumpang tindihnya regulasi yang terjadi di Indonesia. Saat ini mayoritas bab
dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah selesai dibahas.
Hingga 23 September 2020 dari 15 bab, tinggal menyisakan 1 bab tentang ketenagakerjaan
yang berstatus belum dibahas. Kluster tenaga kerja ini masih dalam tahap penyempurnaan
substansi yang disepakati pemerintah dengan unsur lembaga kerja sama Tripartit Nasional yakni
serikat pekerja atau serikat buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo).
Elen mengatakan, kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini diharapkan bisa memberikan
dorongan dalam pemulihan ekonomi nasional yang ambruk diterpa pandemi Covid-19. "Kita
harap RUU Cipta Kerja ini dapat memberikan dorongan dan pemulihan ekonomi ke depan
terutama dalam menangani dampak pandemi ini," imbuhnya.
Dia menyebut pemerintah telah duduk bersama dengan para pengamat ekonomi terkait
perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan ekonomi yang sudah direncanakan
sebelum pandemi ini bisa membawa perubahan ekonomi menjadi positif dan bangkit kembali.
Hal ini bisa ditempuh dengan mengesahkan RUU Cipta Kerja.
Ada beberapa hal yang dalam RUU ini bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing, mulai
dari relaksasi investasi hingga kemudahan perizinan lewat online single submission (OSS). "Kita
bikin daftar investasi dan menggunakan OSS dalam mengurus perizinan yang diharapkan bisa
mendorong ekonomi ke depan," kata dia.
Elen menambahkan, hadirnya undang-undang sapu jagat ini diharapkan bisa mendorong
transformasi ekonomi Indonesia. Sebab untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh perubahan
signifikan dalam regulasi perizinan, kemudahan berusaha dan kepastian hukum.
"Kepastian hukum juga masuk dalam muatan kita, dalam RUU ini pertumbuhan ekonomi akan
baik, ada kesetaraan dalam perizinan dan sebagainya," tandasnya.
[azz] Dia menyebut pemerintah telah duduk...
174
