Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA MEMASUKI BABAK AKHIR

JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mulai masuk babak akhir.
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 8.000 DIM itu kini hanya menyisakan 5%
materi yang belum dibahas.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Audi Agtas mengatakan, 95% DIM RUU Cipta
Kerja telah dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR. Selain itu ada sejumlah materi tertunda
atas Undang-Undang (UU) sektoral yang masih harus dibahas secara intensif. "Mudah-mudahan
besok (hari ini) kami bisa masuk ke klaster yang terakhir, yakni Bab IV tentang ketenagakerjaan,"
kata Supratman, Kamis (24/9).

Supratman menjelaskan, poin-poin Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dibahas di antaranya,
pertama, terkait konsepsi dasar kerangka pola pemanfaatan mang yang selama ini dinilai
terdapat persinggungan antar sektor. Kedua, Panja DPR juga sudah membahas klaster perizinan
lingkungan. Izin lingkungan tidak dihapus karena adanya perizinan berbasis risiko (risk based
approach).

Ketiga, kebijakan penegasan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang akan mendapat berbagai
kemudahan. Keempat, soal kewenangan pemerintah daerah (pemda). Dia bilang, kewenangan
pemda yang sebelumnya akan ditarik

ke pemerintah pusat, akhirnya diputuskan kewenangan pemda ini dikembalikan karena sifatnya
melekat.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, meski sudah disepakati lebih dari 90%,
kesepakatan ini harus dibawa ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). "Apalagi
klaster ketenagakerjaan belum dibahas, jadi kalau ditanya apa bisa selesai akhir bulan ini?
Jawabnya kami upayakan, tapi tak bisa menjamin, karena ada dinamika antarfraksi," ujar dia.

Sinkronisasi aturan

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, RUU Cipta Kerja diharapkan bisa
menjadi pendorong proses transformasi ekonomi Indonesia. Menurut Elen, ada beberapa hal
yang telah dibahas di RUU Cipta Kerja, seperti integrasi tata mang baik baik di darat, laut,
termasuk kawasan hutan, dan mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
bentuk digital.

Terkait rencana pencabutan peraturan daerah (perda) yang bertentangan, pemerintah ke
depannya akan memilih melakukan penyelarasan dan sinkronisasi atas perda yang dianggap
bermasalah. "Jadi usulan yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada Februari kemarin
sudah disepakati pencabutan perda itu tetap mengikuti mekanisme sesuai putusan M K. Jadi
tidak dibatalkan oleh presiden tapi mengkuti mekanisme yang ada," ucap dia.

Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan,
banyaknya at uran dan regulasi saat ini membuat investasi terkendala. Dia menilai, regulasi yang
tumpang tindih dan harus segera disempurnakan.

Oleh karena itu, ke depan regulasi itu akan dipangkas, disederhanakan, diselaraskan agar
membuat iklim investasi kita akan menjadi lebih baik. "Kami melihat memang cukup banyak ya
aturan dan regulasi usaha di Indonesia pada saat ini," kata Rosan.

Pembahasan Klaster/Bab RUU Cipta Kerja
34