Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 36
1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha (Sudah dibahas)
a. Izin lokasi dan tata ruang.
b. Izin lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), penerapannya
menggunakan standar berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) untuk 18 sektor.
2. Persyaratan Investasi (Sudah disepakati
Kegiatan Usaha Tertutup.
Bidang usaha terbuka (priority list). Pelaksanaan investasi.
Ketenagakerjaan (Belum dibahas'
a. Upah minimun hanya dibuat di Provinsi.
b. Memperluas sistem kerja alih daya (outsourcing).
c. Pemerintah menambah Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) untuk perlindungan bagi
yang terkena PHK.
d. Pengaturan terhadap Tenaga Kerja Asing.
Skema PHK/pemberian pesangon menjadi lebih mudah.
f. Insentif pembiayaan.
Kemudahan Berusaha (Sudah disepakat
Menghapus syarat pembentukan PT dengan modal awal Rp 50 juta.
PT atau UMK dapat didirikan oleh perseorangan tanpa memerlukan akta pendirian.
Memberikan kemudahan dalam proses: Keimigrasian, paten, jaminan ketersedian bahan
baku, mencabut izin gangguan, ketentuan wajib daftar perusahaan. Pertambangan dan
hilirisasi minerba, Migas, dan BUMDes.
6. Dukungan Riset & Inovasi (Sudah disepakati
Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan keberpihakan kepada produk inovasi
nasional. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN dan swasta untuk
melakukan riset, pengembangan, dan inovasi Pengembangan Ekspor.
. Kemudahan & Perlindungan Hukum UMKM (Sudah) _________________Admimstrasf
Pemerintahan (Belum Selesai)
a. Kriteria UMKM: disesuaikan dengan bidang usaha.
b. Basis data tunggal: sebagai dasar pengambilan kebijakan. Lalu
dikoordinasikan oleh Kementerian UMKM.
35
