Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 37
c. Pengelolaan terpadau UMK dalam penataan klaster dilakukan melaluai sinergi
pemangku kepentingan.
d. Kemitraan: Mendorong UMK dalam kemitraan melalui pemberian insentif dan
kemudahan.
e. Dana alokasi khusus.
Presiden melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.
Kewenangan menteri melaksanaan kewenangan presiden. Presiden mentapkan NSPK yang
dilaksanakan oleh menteri atau pemda._______________________________________
8. Pengenaan Sanksi (Sudah disepakati
Pemisahan penerapan sanksi administratif dengan penerapan sanksi pidana.
b. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU tindak pidanan
korupsi.
c. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan
denda.
9. Pengadaan Lahan (Sudah disepakati
Mempercepat proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf
dan tanah aset. Kementerian ATR membantu instansi yang memerlukan tanah dalam
menyusut DPP1________________________
10. Investasi dan Proyek Pemerintah (Sudah disepakati
Membentuk lembaga pengelola investasi pemerintah. Pemerintah menyediakan lahan dan
perizinan.
11. Kawasan Ekonomi (Sudah disepakati
a. KEK berwenang melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di
KEK berdasarkan NSPK.
b. Kawasan industri: pemerintah memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan
industr. Pengadaan lanan untuk kawasan industri pprioritas menggunakan UU pengadaan
tanah bagi kepentingan umum.
c. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB): Fasilitas KEK dapat
diberikan ke KPBPB yang wilayahnya sudah di enklave. Pengusulan keanggotaan dewan
kawasan ditetapkan Perpres. Llau penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi.
KPBPB: Pemberian Fasilitas KEK untuk FTZ.
36
