Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

"Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan
dalam bentuk akseleratif dan dukungan dnegan kemitraan dengan badan usaha besar," katanya.
6. Riset dan Inovasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditugaskan untuk membawahi riset
dan inovasi. Serta akan ada kelembagaan riset dan inovasi di daerah.

7. Tindak Lanjut Putusan World Trade Organization (WTO) Tindak lanjut putusan WTO atas
Dispute Settlement (DS) 477 dan DS 478 atas ketentuan impor atas 4 UU (UU Pangan, UU
Peternakan, dan Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemebrdayaan
Petani).

"Sudah dalami berminggu-minggu dan Insya Allah ini tetap bisa memberikan perlindungan
maksimal atas produk dalam negeri," ujar Elen.

8. Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha dalam hal pemda tidak
melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK. Perizinan berusaha untuk proyek dan program
strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kita tidak ambil alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan
standar bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian gak ada lagi perbedaan
antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan," jelas Elen.

9. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Pembentukan LPI sebagai sui generis untuk meningkatkan
investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan BUMN. LPI mengacu kepada lembaga serupa
yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia.
10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah Penyederhanaan proses pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga Bank Tanah juga untuk
melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.

11. Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka) Bidang usaha yang tertutup
didasarkan atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional. Ketentuan
syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya boleh
dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.
12. Sertifikasi Jaminan Produk Halal Pelaksanaan sertfifikasi produk halal diperluas dengan
melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan
produk halal (JPH). Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memebrikan fatwa halal.

13. Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Pencabutan perda dan kerkada sesuai dengan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan
sinkronisasi.

"Jadi yang diusulan RUU Cipta Kerja , yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pada Februari
kemarin sudah disepakti bahwa pencabutan perda tetap mengikuti mekanisme didalam putusan
MK. Tidak dibatalkan presiden, tapi sesuai mekanisme yang ada," ujar Elen.

"Dan untuk mengatur pengaturan ke depan agar ada keselarasan, maka pemerintah pusat
melakukan penyelarasan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dibawah UU,
termasuk perda. Mekansisme proses tetap yang sudah ada," lanjutnya.

79