Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 78

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Sudah dalami
              berminggu-minggu  dan  Insya  Allah  ini  tetap  bisa  memberikan  perlindungan  maksimal  atas
              produk dalam negeri

              positive - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kita tidak
              ambil alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan standar
              bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian gak ada lagi perbedaan antar
              satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan

              neutral  -  Elen  Setiadi  (Staf  Ahli  I  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  Jadi  yang
              diusulan RUU Cipta Kerja , yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pada Februari kemarin
              sudah  disepakti  bahwa  pencabutan  perda  tetap  mengikuti  mekanisme  didalam  putusan  MK.
              Tidak dibatalkan presiden, tapi sesuai mekanisme yang ada

              positive - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Dan untuk
              mengatur  pengaturan  ke  depan  agar  ada  keselarasan,  maka  pemerintah  pusat  melakukan
              penyelarasan  sinkronisasi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dibawah  UU,  termasuk
              perda. Mekansisme proses tetap yang sudah ada

              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Dan mudah-
              mudahan ini memberikan legalisasi terhadap pelaku usaha mikro kecil yg sngt dinantikan mereka
              dan ada jaminan kesediaan jaminan bahan baku dan disepakati BUMDes berbadan hukum

              negative - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Yang kita
              lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana dan admisnitrasi. Kalau
              sifatnya  perizinan  mestinya  adminstrasi,  tapi  kalau  yang  sifatnya  sudah  melakukan  atau
              mengakibatkan K3L maka tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja



              Ringkasan

              Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI,  Supratman  Andi  Agtas,  mengatakan  pembahasan  Rancangan
              Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sudah mencapai  95 persen   .
              Tersisa klaster ketenagakerjaan sebagai klaster terakhir yang menjadi pembahasan di Badan
              Legislasi


              PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA SUDAH 95 PERSEN, BERIKUT 15 SUBSTANSI
              YANG SUDAH DISEPAKATI

              Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam  TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  -
              Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI,  Supratman  Andi  Agtas,  mengatakan  pembahasan  Rancangan
              Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sudah mencapai  95 persen   .
              Tersisa klaster ketenagakerjaan sebagai klaster terakhir yang menjadi pembahasan di Badan
              Legislasi  "Alhamdulillah, dari seluruh pasal mungkin kalau saya presentasekan sudah  95 persen
              telah disepakati di tingkat panja. Hanya beberapa ada materi-materi pending di beberapa UU
              sektor yang masih (harus dibahas) dan hari ini Insyaallah akan kami selesaikan. Dan mudah-
              mudahan besok kita bisa masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan,"
              ujar  Supratman  dalam  diskusi  virtual  bertema  "Menimbang  Urgensi  Omnibus  Law  di  Masa
              Pandemi" yang diselenggarakan ILUNI UI, Kamis (24/9/2020).

              Supratman mengapreasiasi sikap pemerintah selama masa pembahasan bersama Baleg DPR RI.
              Supratman menilai pemerintah mau mendengar aspirasi dan masukan-masukan dari tim panja
              RUU Cipta Kerja  .

                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83