Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

serta Direktur Jaminan Sosial Kemnaker RI Retno Pratiwi, dan Deputi Direktur Bidang
Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJAMSOSTEK Zainudin sebagai penanggap. Acara diikuti
6.350 peserta dari Kementerian/Lembaga, perwakilan perusahaan, asosiasi/komunitas, dan
pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia.

Soeprayitno mengatakan agar dalam pelaksanaannya BPJAMSOSTEK memberikan tata cara yang
mudah bagi pemberi kerja. Sehingga manfaatnya langsung dirasakan untuk meringankan
tekanan cashflow perusahaan yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan Haiyani menghimbau kepada para pemberi kerja untuk memanfaatkan relaksasi iuran
ini dengan melaporkan data yang sebenarnya kepada BPJAMSOSTEK. Selain itu bagi yang belum
menjadi peserta untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya sehingga terlindungi dari segala
risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi.

Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, E. Ilyas Lubis, menjelaskan terdapat 4 jenis relaksasi yang
diberikan selama selama 6 bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021.
Pertama keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian
(JKM) sebesar 99%, atau perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa relaksasi.
Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama.
Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan
dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya
cukup membayar 1%.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada
kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1% selama periode relaksasi, namun
sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021
dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022. Guna mendapatkan manfaat ini, peserta
juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke BPJAMSOSTEK.

Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan data
penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30% sejak bulan Februari
2020. Untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan dan akan
langsung disetujui oleh BPJAMSOSTEK.

Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari
2% menjadi 0,5%, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai
jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Serta yang terakhir adalah
perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan
berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur maka dibayar pada hari kerja sebelum
tanggal 30.

Meski iurannya turun, Ilyas meyakinkan, tidak ada penurunan manfaat yang diterima oleh
peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta
menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian
dan kelangsungan usaha.

BPJAMSOSTEK justru mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya
untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat terjangkau.

73