Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

PANJA CIPTA KERJA: OMNIBUS LAW SUDAH 95 PERSEN, BESOK BAHAS KLASTER
KETENAGAKERJAAN
Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengungkap RUU Cipta
Kerja sudah disepakati antara DPR dan pemerintah sudah mencapai 95 persen. Hanya tinggal
menyelesaikan materi yang ditunda, termasuk klaster ketenagakerjaan.

"Saya ingin menyampaikan Alhamdulillah dari seluruh pasal, mungkin kalau saya persentasekan
sudah 95 persen sudah disepakati di tingkat Panja," ujar Ketua Panja RUU Cipta Kerja ini dalam
diskusi, Kamis (24/9).

Baleg akan segera menyelesaikan klaster yang ditunda. Klaster ketenagakerjaan sudah
disepakati akan dibahas di akhir. Rapat hari ini, DPR dan pemerintah sudah sepakat
mengeluarkan klaster pendidikan yang juga mendapat penolakan.

Supratman mengatakan, dalam rapat Baleg besok (25/9), akan membahas klaster
ketenagakerjaan.

"Mudah-mudahan besok kita bisa masuk ke klaster yang terakhir, yaitu bab 4 tentang
ketenagakerjaan," ujarnya.

Supratman mengatakan, DPR mencetak sejarah baru pembahasan RUU dibuka secara publik dan
disiarkan langsung. Pembahasan tingkat Panja dibuka dari awal hingga akhir. Hal ini agar
masyarakat dapat melihat perkembangan dan dinamika RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Isi draf RUU yang mendapatkan respon keras dari publik itu sudah mengalami perubahan
substansi yang awalnya beberapa tidak sesuai dengan UUD. Misalnya kewenangan Pemda yang
mau dicabut soal perizinan.

"Saya sebelum membahas hanya membaca draf awal, saya menganggap ini sebagai sesuatu hal,
UU sapu jagat ini memiliki masalah yang besar, awalnya. Tapi lama kelamaan setelah
pembahasan, ternyata metode omnibus yang kita pakai, inilah satu-satunya cara untuk
melakukan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap semua aturan di Indonesia yang
selama ini kita tahu terlalu banyak tumpang tindihnya karena semua ego sektoral yang bermain,"
kata politikus Gerindra ini.

DPR Cabut Klaster Pendidikan Rapat Baleg membahas RUU Cipta Kerja hari ini menghasilkan
kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mencabut klaster pendidikan.
"Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menko Perekonomian, kemudian Kemendikbud,
mengusulkan kepada Panja untuk mencabut ketentuan mengenai empat UU yang diatur di dalam
RUU Cipta kerja untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja," ujar Staf Ahli Bidang Regulasi,
Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi di DPR, Kamis
(24/9).

Empat undang-undang itu adalah, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru dan
Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

[lia]

69