Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 68
8. Penataan Kewenangan perizinan berusaha (pusat dan daerah) "Ini kami sepakati dengan
panja dengan Baleg DPR bahwa kita tidak mengambil alih kewenangan yang sudah ada pada
pemerintah daerah," ujar Elen.
Dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang dilakukan pusat adalah menerapkan standar dalam
bentuk norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. NSPK itu
kata dia, berlaku secara nasional. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi perbedaan standar
antar satu daerah dengan daerah lain terhadap pelayanan perizinan.
9. Lembaga Pengelola Investasi Pembentukan LPI sebagai sui generis untuk meningkatkan
investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan BUMN. LPI mengacu kepada lembaga serupa
yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia.
10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah Penyederhanaan proses pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga bank tanah juga untuk
melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.
11. Persyaratan Investasi (bidang usaha tertutup dan terbuka) Bidang usaha yang tertutup
didasarkan atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional. Ketentuan
syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya boleh
dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.
12. Sertifikasi Jaminan Halal Pelaksanaan sertifikasi produk halal diperluas dengan melibatkan
unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal
atau JPH. Namun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tetap memberikan fatwa halal.
13. Pencabutan peraturan daerah Pencabutan perda dan kerkada sesuai dengan keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.
14. Kemudahan Berusaha Kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi
bagi investor, pendirian PT Perseroangan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan baku bagi
industri dan BUMDes berbentuk badan hukum.
15. Penataan Ulang Sanksi dengan Penerapan Ultimatum Remedium (konsepsi sudah disepakati)
Pelanggar ketentuan administrasi dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran akibat
K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan) dikenakan sanksi pidana. "Jadi kami
tidak cabut, hanya mempertegas," kata Elen.
HENDARTYO HANGGI .
67
