Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 64
Relaksasi pertama adalah adanya keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99%. Dengan begitu, perusahaan hanya perlu membayar
1% iuran selama masa relaksasi.
"Keringanannya adalah 99%. jadi hampir bebas sebenarnya," ujar Ilyas secara virtual, Kamis
(24/9).
Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk 2 bulan pertama.
Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar 1% dari sisa tagihan
dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya
cukup membayar 1%.
Jenis relaksasi berikutnya adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP). Dengan
penundaan ini, jaminan pensiun yang dibayar adalah 1% dari iryan yang sebenarnya semetara
99% lainnya ditunda. Namun, Ilyas menegaskan sisa iuran tersebut harus tetap dibayarkan
nantinya.
"99% ini harus diselesaikan kemudian," kata Ilyas.
Sisa pembayaran tersebut dilakukan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15
Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022. Supaya bisa melakukan
penundaan, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke
BPJS Ketenagakerjaan.
Perusahaan besar dan menengah yang mengajukan penundaan ini wajib melampirkan data
penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30% sejak bulan Februari
2020 , sedangkan perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat pemberitahuan dan akan
langsung disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Relaksasi yang ketiga adalah keringanan denda untuk keterlambatan pembayaran iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun.
"Jadi semua program ini mendapat keringanan denda kalau mengalami atau membayar tidak
tepat waktu, yaitu dendanya yang dari sebesar 2% menjadi 0,5%," terang Ilyas.
Tak hanya itu, relaksasi berikutnya adalah perpanjangan waktu pembayaran. Dengan relaksasi
ini, iuran yang seharusnya dibayar setiap tanggal 15 menjadi tanggal 30 setiap bulannya.
Ilyas berharap, dengan pelonggaran waktu pembayaran ini, perusahaan bisa terbantu dari sisi
arus kasnya.
Adapun, relaksasi ini berlaku mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021.
"Setelah Januari 2021 kembali ke ketentuan yang normal. Jadi mudah-mudahan bisa kita
manfaatkan relaksasi ini semaksimal mungkin," kata Ilyas.
63
