Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia, substansi pada kluster ketenagakerjaan kami
masih belum dibahas.

KLUSTER KETENAGAKERJAAN MASIH DIDALAMI, BEGINI UPDATE RUU CIPTA
KERJA

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi memberikan update terbaru dari
Rancangan Undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia, substansi pada
kluster ketenagakerjaan kami masih belum dibahas.

"Masih kami dalami lagi. Namun kami juga pernah melakukan diskusi di nasional yang diikui oleh
beberapa ketua umum serikat pekerja dan serikat buruh, ada Apindo dan Kadin juga di situ,"
kata Elen dalam diskusi virtual, Kamis, 24 September 2020.

Elen memastikan, pemerintah sudah melakukan sejumlah penyempurnaan berdasarkan berbagai
usulan yang diterima. "Ini akan dibahas di badan legislatif DPR untuk pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah juga telah menyiapkan peraturan pelaksanaannya," ujarnya.

Adapun subtansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati, yaitu:

1. Kesesuaian Tata Ruang RUU Cipta Kerja mengatur integrasi tata ruang, baik di darat maupun
di laut, termasuk dalam kawasan hutan dengan mendorong percepatan RDTR dalam bentuk
digital. "Sehingga akan memudahkan pelaku usaha terutama UMKM untuk starting bisnisnya
menetukan lokasi sesuai kegiatan usahanya," kata dia.

2. Persetujuan Lingkungan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan analisis dampak lingkungan
atau Amdal.

Menurut Elen, dalam hal ini pemerintah hanya menyederhanakan proses bisnis tanpa
menghilangkan esensi perlindungan terhadap daya dukung lingkungan dan lingkungan hidup itu
sendiri. Selain itu, perizinan lingkungan juga akan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.
"Amdal tetap ada untuk kegiatan risiko tinggi," ujar Elen.

3.Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik fungsi Penerapan standar bangunan gedung
dan SLF

4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko Nantinya, kata Elen, perizinan tidak lagi berbasis license
approach atau semuanya harus izin, namun dikategorikan berdasarkan risikonya. Yang harus
berizin adalah risikonya tinggi. Kalau risikonya menengah atau atau menengah tinggi, ini hanya
dengan pemenuhan standar. Sedangkan untuk risiko rendah seperti UMK cukup dengan
pendaftaran melaui sistem OSS dia akan dapat perizinan dari pemerintah pusat.

5.UMKM dan Koperasi Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam bentuk akeselerasi
dan dukungan adanya semacam kemitraan dengan badan usaha besar.

6. Riset dan Inovasi Penugasan BUMN untuk riset dan inovasi. Serta, kelembagaan dan inovasi
di daerah.

7. Tidak lanjut Putusan WTO Pemerintah menindaklajuti empat undang-undang yang menjadi
putusan WTO atas dispute settlement 477 dan DS 478 atas ketentuan impor atas 4 UU
(pangan, peternakan dan kesehatan hewan, holtikutura, dan perlindungan pemberdayaan
petani) dengan tetap memberikan perlindungan maksimal atas produk dalam negeri. "Ini sangat
mengganggu kami, tapi sudah kami sepakati dan dalami," kata Elen.

66