Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemerintah bahwa pemerintah mau
mendengar aspirasi dan termasuk masukan-masukan dari panja terkait beberapa materi muatan
di dalam rancangan undang-undang yang awalnya tidak sesuai dan tidak selaras dengan
ketentuan di dalam UU Dasar," kata Politikus Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supratman, Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen
Setiadi menyatakan Pemerintah dan tim panja DPR RI telah menyepakati beberapa poin
substansi dari RUU Cipta Kerja . Elen menjelaskan ada 15 substansi RUU Cipta Kerja yang
telah disepakati.

Berikut perinciannya:

1. Kesesuaian Tata Ruang Kesesuaian tata ruang tersebut menyangkut tata ruang di darat dan
luat, termasuk kawasan hutan. Menurut Elen, tata ruang menjadi salah satu hambatan ketika
para investor memulai untuk menetapkan atau menentukan suatu lokasi.

"Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata
Ruang)," jelas Elen.

Oleh karen itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR
dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).

"Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting
bisnis dan menentukanlokasi sesuai kegiatan usahanya," kata Elen.
2. AMDAL Tidak Dihilangkan Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah,
pemerintah ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, akhirnya tidak
jadi dihilangkan.

Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya
disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi
perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.

"Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk
kegiatan risiko tinggi," jelas Elen.

3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Elen menjelaskan mengenai
SLF, pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan menerapkan
standar dan sertifikat layak fungsi.

"Akan ada guidance yang disiapkan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi dan standar
bangunan yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko rendah untuk bangunan sederhana,
tentu tinggal mengambil standar yang telah disiapkan," tutur Elen.

4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Approach) Perizinan berusaha, kata Elen,
akan didasarkan atas risiko rendah, menengah, dan tinggi. Risiko rendah denganpendaftaran,
risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.

"Kalau yang risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS (Online Single
Subbmission), akan teregister dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah pusat,"
tuturnya.
5. UMKM dan Koperasi Lewat RUU Cipta Kerja .

Elen mengklaim UMKM dan Koperasi akan mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan.

78