Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 16
Judul Pemerintah MInta Aspirasi Masyarakat Terkait UU Cipta Kerja
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis HATIM VARABI
Tanggal 2020-11-09 05:40:00
Ukuran 216x146mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 103.680.000
News Value Rp 518.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sesuai arahan Bapak
Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi
dari masyarakat dan seluruh stakeholders supaya dapat menampung seluruh aspirasi
masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Selain itu, melalui UU
Cipta Kerja ini, juga ditujukan untuk menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera
bangkit dan dalam jangka menengah panjang akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia
di tengah persaingan global
Ringkasan
UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta
diundangkan pada 2 November 2020, menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka peraturan
pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan. Sesuai dengan
komitmen sejak awal, pemerintah akan segera menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan
dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat
memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
PEMERINTAH MINTA ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT UU CIPTA KERJA
UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta
diundangkan pada 2 November 2020, menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka peraturan
pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan. Sesuai dengan
komitmen sejak awal, pemerintah akan segera menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan
dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat
15
