Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa draf
rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan draf rancangan peraturan presiden (R-perpres).
Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/ lembaga (K/L) terkait, terdapat 44
peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4R-perpres. Saatinil9 K/L
yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ R-perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya,
tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai
masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholders supaya dapat menampung
seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," ucap
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya,
kemarin.

Dia mengungkapkan, untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, dan untuk
memberikan ruang dalam melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko
Perekonomian telah menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, yang dapat
diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id.

Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholders yang akan memberikan
masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan R-perpres sebagai pelaksanaan
UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh
masyarakat melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

Airlangga menambahkan, melalui penyediaan portal resmi UU Cipta Kerja ini, pemerintah secara
resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk
menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja agar dalam penyusunan
RPPdan R-perpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, seluruh kementerian/lem-baga terkait secara terkoordinasi juga akan
melakukan sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf
40 RPP dan 4 R-perpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar
penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak
terkait secara lebih komprehensif.

UU Cipta Kerja antara lain bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong
peningkatan usaha dengan memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan,
serta berbagai insentif usaha, baik terhadap koperasi dan UMKM maupun korporasi dan industri
nasional untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja Indonesia
sebanyak-banyaknya.

UU Cipta Kerja ini, lanjut Airlangga, diharapkan akan mampu mendukung upaya pemulihan
ekonomi nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi
Covid-19 ini. "Selain itu, melalui UU Cipta Kerja ini, juga ditujukan untuk menyiapkan
perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang akan
meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global," paparnya.

hatim varabi

16