Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

pengupahan menggelar pertemuan. Rapat itu membahas besaran UMK untuk tahun depan
"Apindo dan serikat pekerja nanti menyampaikan usulan," jelasnya.
Paparan yang disampaikan terkait dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Dewan
pengupahan sudah bericali-kali melakukan survei. Bahkan lebih dari lima kali. Penentuan UMK
tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, ada empat rujukan sekaligus yang
menjadi landasan.Nah, seluruh regulasi itu harus menjadipertimbangan. Pertama, Permenaker
No 15 Tahun 2018 Isinya mengatur tentang upah, KHL, serta upah sektoral. Kedua, PP No 78
Tahun 2015. PP itu mengatur formulasi penetapan UMK. Yakni, UMK tahun berjalan ditambah
dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, surat edaran (SE) dari menteri tenaga kerja. Yakni, SE Nomor ll/HK04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan
setara dengan tahun ini. Tidak ada penambahan.

Sementara itu, regulasi terakhir adalah UU Cipta kerja. Nah, aturan tersebut tidak secara
gamblang menyebutkan besaran dan formulasi UMK. Hanya menyatakan UMK harus tetap
diberikan. Empat aturan itu menjadi pembahasan. Menurut Zaini, pihaknya harus berhati-hati.
"Agar tidaksalah dalam menentukan," tuturnya.

Terlebih, pekan lalu provinsi sudah mengeluarkan aturan. Yaitu, menambah jumlah upah
minimum provinsi (UMP). Kenaikannya sebesar 5,56 persen atau Rp 100 ribu. Zaini mengatakan,
pihaknya sudah berdiskusi dengan pemprov. Menanyakan rujukan kenaikan UMP itu. Hasilnya,
kenaikan tersebut merupakan kebijakan pemprov.

Lebih lanjut, dia berharap penetapan UMK berjalan lancar. Sebab, setiap kota/ kabupaten di
Jatim harus mengusulkan besaran UMK. "Maksimal 13 November," katanya. (aph/c7/git)

19