Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

ini masih tergolong rendah. "Pemulihan ekonomi akan terasa di kuartal IV 2020 jika skema
bansos diubah dan fokus pada 20% kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan
hingga Rp1,5 juta per rumah tangga melalui skema bantuan seluruhnya tunai," ujarnya dalam
diskusi virtual, kemarin.

Usul itu, sambungnya, berlandaskan pada kondisi konsumsi rumah tangga di kuartal III 2020
yang terbilang masih lemah meski sudah mengalami sedikit perbaikan dari kuartal sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga di kuartal III 2020
tumbuh -4,04%, naik sedikit dari kuartal II 2020 yang tumbuh -5,52%.

Padahal, kata Tauhid, realisasi penyerapan bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) telah mencapai Rp176,38 triliun, lebih tinggi daripada pos lain. Hal itu dinilai
masih belum efektif lantaran konsumsi rumah tangga tidak ikut meningkat signifikan. Lemahnya
konsumsi rumah tangga itu dapat pula dilihat dari terbatasnya pertumbuhan sektor makanan
dan minuman yang tumbuh -0,69%. Padahal, sektor tersebut merupakan sektor esensial dan
kebutuhan utama yang dasar untuk dipenuhi masyarakat.

"Sektor makanan dan minuman masih rendah meski bergeser sedikit dan tetap berada pada
posisi minus. Ini menunjukkan masyarakat masih tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-
hari. Realisasi bansos yang sifatnya sembako dan nonsembako tidak mampu mengerek sektor
makanan dan minuman," ujar Tauhid.

Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga yang cenderung lemah itu disebabkan masyarakat
kelas menengah-atas masih membatasi konsumsi mereka. Berbeda dengan masyarakat bawah
yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat menengah-atas
membutuhkan kepastian dan kepercayaan dalam konteks penanganan pandemi untuk kembali
melakukan konsumsi. BSU termin II Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pencairan
bantuan subsidi upah (BSU) termin II akan cair mulai hari ini. Pencairan akan dilakukan secara
bertahap. Ia mengatakan, atas dasar rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memadankan data penerima BSU, total penerima bisa berkurang dari termin I yang mencapai
12,4 juta penerima. "Iya berkurang," kata Ida seusai meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas di Pesantren Darul Dakwah, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (7/11). KPK
merekomendasikan Kemenaker agar memadankan penerima BSU itu dengan wajib pajak. Di
peraturan menteri ketenagakerjaan dikatakan penerima BSU ialah mereka yang memiliki upah
di bawah Rp5 juta. (Try/E-2).

24