Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 30
Judul Serikat Pekerja Menggugat
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-11-09 05:00:00
Ukuran 311x185mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 102.630.000
News Value Rp 307.890.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Undang-undang Cipta Kerja yang amat kontroversial dari sisi proses dan substansinya itu sudah
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. UU yang tercatat dalam
lembaran negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu terdiri atas 15 bab dan 186 pasal,
yang dimuat dalam dokumen setebal 1.187 halaman. Undang-undang ini mengatur 11 urusan
yang dimaksudkan untuk memudahkan investasi dan menciptakan kesempatan kerja.
Ditinggalkannya serikat pekerja dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan bukan kali ini saja
dilakukan oleh pemerintah. Sepanjang periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dua regulasi
penting menyangkut ketenagakerjaan dan keserikatburuhan yakni PP 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan dan paket kebijakan ekonomi tahun 2016 juga tidak melibatkan serikat pekerja.
Sebagai aktor kunci dalam hubungan industrial, sikap meninggalkan serikat pekerja dalam
penyusunan kebijakan dan regulasi yang menyangkut ketenagakerjaan perlu dikoreksi. Serikat
pekerja adalah organisasi resmi yang keberadaannya dijamin oleh UU, dengan perannya sebagai
wakil pekerja untuk menyuarakan kepentingan pekerja.
SERIKAT PEKERJA MENGGUGAT
Indrasari Tjandraningsih, Pengajar Manajemen Hubungan Industrial Prodi Manajemen FE Unpar
Undang-undang Cipta Kerja yang amat kontroversial dari sisi proses dan substansinya itu sudah
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. UU yang tercatat dalam
lembaran negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu terdiri atas 15 bab dan 186 pasal,
yang dimuat dalam dokumen setebal 1.187 halaman.
Undang-undang ini mengatur 11 urusan yang dimaksudkan untuk memudahkan investasi dan
menciptakan kesempatan kerja. Kesebelas urusan itu adalah penyederhanaan perizinan;
persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM;
kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan
sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; kawasan ekonomi.
29
