Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 227

peserta  yang  sudah  ditentukan  namun  tujuan  sesungguhnya  dari  program  ini  yakni  dapat
              membantu masyarakat tetap berpenghasilan di tengah pandemi.

              Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi dapat mendapat pekerjaan kembali ataupun
              dapat berwirausaha sendiri. Sesuai survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
              (PMO), dari 293.255 penerima kartu Prakerja hingga Oktober 2020 sudah mengalami kenaikan
              hingga 25 persen dari Februari 2020.

              Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan
              dapat  dipertanggungjawabkan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  meluncurkan  Satu
              Data  Ketenagakerjaan  (SDK).  Melalui  SDK  ini,  juga  data  akan  makin  mudah  diakses  dan
              dibagikan serta dikelola secara bersama.

              "Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi
              pusat dan instansi daerah, " ujar Menaker Ida Fauziyah.

              Dia mengatakan, SDK adalah kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
              menghasilkan  data  ketenagakerjaan  yang  akurat,  mutakhir,  terpadu,  dan  dapat
              dipertanggungjawabkan.  Serta  mudah  diakes  dan  dibagipakaikan  antar  instansi  pusat  dan
              instansi  daerah  melalui  pemenuhan  standar  data,  metadata,  interoperabilitas  data  dan
              menggunakan kode refernsi atau data induk.


              "Melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 20209 tentang satu data ketenagakerjaan yang baru saja
              disahkan dan diberlakukan, tata kelola data ketenagakerjaan semakin disempurnakan, " kata
              Ida.


              ( Secara rinci, Menaker menjelaskan empat tujuan diberlakukannya SDK. Pertama, mewujudkan
              ketersediaan  data  ketenagakerjaan  yang  terstandar,  akurat,  mutakhir,  terpadu,  dapat
              dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor
              ketenagakerjaan.


































                                                           226
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232