Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 254
tidak 100% aspirasi pengusaha diakomodasi," tegas Ida di hadapan ratusan karyawan pabrik
Ajinomoto di Mojokerto, Jawa Timur, kemarin.
MENAKER BUKA DIALOG DENGAN BURUH
MENTERI Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk
membangun profesionalitas dan kompetensi, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja.
"Pemerintah sebagai regulator bersikap untuk memperlakukan sama di antara kedua belah pihak
melalui aturan dalam UU Cipta Kerja ini. Tidak 100% aspirasi buruh diakomodasi, begitu pula
tidak 100% aspirasi pengusaha diakomodasi," tegas Ida di hadapan ratusan karyawan pabrik
Ajinomoto di Mojokerto, Jawa Timur, kemarin.
Ia menerangkan, prinsip yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu ialah mempertahankan poin-poin
bermanfaat dari UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sekaligus mengadopsi ketentuan baru
yang lebih baik.
Salah satu ketentuan baru yang diatur yakni perlindungan kepada pekerja perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) dan tidak tertentu (PKWTT). Pengusaha wajib memberikan perlindungan yang
sama dan membayar kompensasi kepada pekerja PKWT setelah selesai kontrak.
Lainnya, terkait pesangon PHK yang diatur dalam UU No 13/2003 dengan total 32 kali gaji,
selama ini kerap tidak terpenuhi sesuai UU. Data Kemenaker menunjukkan hanya 7%
perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan itu dan 27% perusahaan memenuhi sesuai
kesepakatan, tapi di bawah ketentuan UU. "Artinya sebagian besar pengusaha tidak memenuhi
dan buruh sangat dirugikan dengan prosesnya selama ini," kata Ida.
Karena itu, sambungnya, UU Cipta Kerja itu memberikan kepastian bahwa hak itu (pesangon
PHK dengan total 25 kali gaji di UU Cipta Kerja) diterima oleh para pekerja, dengan mengenalkan
sistem jaminan baru yakni sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaatnya ada cash
benefit, vocational training, dan akses penempatan.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan proses penyusunan rancangan
peraturan pemerintah atas klaster tenaga kerja UU Cipta Kerja. "Kami masih terbuka untuk
mendialogkan bersama penyusunan rancangan PP ini," kata Ida.
Temui mahasiswa Di kesempatan terpisah, Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma'ruf, menerima
perwakilan aktivis mahasiswa yang memprotes kehadiran UU Cipta Kerja tersebut. Mahasiswa
yang diterima berasal dari Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) Seluruh Indonesia.
Ia menyambut baik kedatangan BEM PTKIN untuk membuka ruang dialog dan menyampaikan
sejumlah poin protes mahasiswa terhadap UU yang sudah disahkan tersebut. Ia mengatakan
pemerintah berkomitmen memfasilitasi masukan dari berbagai kalangan.
"Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman teman mahasiswa akan kami pelajari dan
sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden," ucap Aminuddin.
253
