Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 273

"Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak Irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan
              penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
              Ida, Sidoarjo, Jumat (6/11/2020).



              PERANGKAT DESA DAN PEKERJA BORONGAN BISA DAPAT BLTLHO

              Untuk  memastikan  bantuan  subsidi  gaji  atau  upah  (BSU)  benar-benar  tersalurkan,  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mendatangi  kediaman  penerima  BSU  di  Grinting,
              Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang berbeda dari penerima program BSU kali ini
              penerima ini adalah perangkat desa dan pekerja borongan.

              "Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak Irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan
              penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
              Ida, Sidoarjo, Jumat (6/11/2020).

              Menurutnya,  para  penerima  program  subsidi  upah  tersebut  adalah  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Permenaker.

              "Pak  Sholeh  ini  adalah  perangkat  desa.  Beliau  menjadi  peserta  yang  preminya  dibayar  oleh
              Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara,
              Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya," lanjut Ida.

              Ida mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar. Pada
              termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7% dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4 juta
              penerima program.

              "Kami  berharap  program  pemerintah  ini  memberikan  manfaat  kepada  seluruh  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan," imbuhnya.

              Ida mengatakan penyaluran BSU termin II berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, penyalurannya
              berdasarkan rekomendasi dari KPK.

              “Kami harus mempadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP).
              Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah Rp5 juta,” ujarnya.

              Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS
              Ketenagakerjaan.

              “Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean
              kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” tukas Ida.















                                                           272
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278