Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 429
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rencana gugatan yang dilayangkan Asosiasi
Pengusaha Indonesia atau Apindo Jawa Tengah tentang upah minimum provinsi atau UMP
adalah sepenuhnya hak pengusaha. "(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya," ucap Ganjar, Kamis,
5 November 2020.
Sebelumnya Apindo Jawa Tengah berencana menggugat keputusan Ganjar karena menaikkan
UMP tahun 2021 sebesar 3,27 persen. Gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor
561/48 Tahun 2020 akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
AKAN DIGUGAT KE PTUN KARENA NAIKKAN UMP, GANJAR PRANOWO: ITU HAK
APINDO
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rencana gugatan yang dilayangkan Asosiasi
Pengusaha Indonesia atau Apindo Jawa Tengah tentang upah minimum provinsi atau UMP
adalah sepenuhnya hak pengusaha. "(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya," ucap Ganjar, Kamis,
5 November 2020.
Sebelumnya Apindo Jawa Tengah berencana menggugat keputusan Ganjar karena menaikkan
UMP tahun 2021 sebesar 3,27 persen. Gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor
561/48 Tahun 2020 akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Lebih jauh Ganjar mendorong Apindo Jateng untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi
kepada buruh dan karyawan terkait kondisi perusahaan masing-masing. "Kalau kita melihat tadi
dari para buruh kan kita belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita
butuhkan antara buruh dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya
untung atau rugi," tuturnya.
Ganjar menjelaskan dari pertemuannya dengan para buruh garmen, tekstil, kulit, dan sepatu itu
diketahui ternyata para buruh juga bersikap terbuka. Sebab, transparansi dari perusahaan itu
dibutuhkan saat ini.
"Kalau mereka perusahaannya untung, maka fair kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi,
silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi, mereka (buruh) juga bisa
mengerti kok kondisinya," ujar Ganjar.
Para buruh itu, menurut Ganjar, juga meminta pengawas tenaga kerja di Jateng, dalam hal ini
Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja lebih keras, terutama untuk menjembatani komunikasi antara
pengusaha dan buruh yang terlihat belum terlalu bisa transparan.
"Maka dari itu, kami harapkan bantuan dari Apindo, yuk ajak buruhnya untuk bisa mengerti
kondisi perusahaan secara transparan. Sekali lagi secara transparan agar informasi itu sampai
dan keputusan bisa diterima kedua pihak," katanya.
Sebelumnya Ganjar memutuskan untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa
Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik sebesar 3,27 persen dibandingkan tahun ini
yang hanya sebesar Rp 1.742.015.
428
