Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

dengan menuntut agar Presiden Repubilk Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, mencabut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

FSPMI SUMUT UNJUK RASA 2 HARI TOLAK UU NOMOR 11 CIPTA KERJA

Aksi FSPMI Sumut beberapa waktu lalu (Analisadaily/Istimewa) Medan - Elemen buruh yang
tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi
Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) untuk kesekian kalinya akan melakukan aksi turun ke jalan
dengan menuntut agar Presiden Repubilk Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, mencabut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Selain itu, mereka juga menuntut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, merevisi Upah Minimum
Provinsi (UMP) agar naik minimal 8 persen untuk tahun 2021 mendatang. Hal ini disampaikan
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo.

"Kami secara tegas menolak UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak hanya
merugikan kaum buruh akan tetapi banyak hal buruh yang dikebiri dalam UU ini," tegas Willy
didampingi Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi, dan Direktur LBH FSPMI Sumut,
Rohdalahi Subhi Purba, Jumat (6/11).

Willy memaparkan, beberapa pasal yang merugikan buruh antara lain, Pasal 88C Ayat (1) yang
menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang
menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.

Dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah
minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah
minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Menurutnya, penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah.

"Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal
yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka," tegas Willy.

Oleh karena itu FSPMI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP
tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian
pendapatan) akibat berlakunya upah murah.

Selain itu, lanjut Willy, UU Nomor 11 tahun 2020 juga menghilangkan batas waktu Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu ( PKWT), Outsourcing (biro jasa) bisa di segala lini sektor utama dan
seumur hidup. Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan
tenaga outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan
pokok dalam sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.

431