Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 433
"Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur.
Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan
modern)," ungkap Willy.
Masih kata Willy, UU ini juga mengurangi nilai pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25
upah (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan
BPJS Ketenagakerjaan).
Menurutnya, hal tersebut jelas merugikan buruh Indonesia, karena nilai jaminan hari tua dan
jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa neagra ASEAN.
"Masih banyak Pasal yang merugikan kaum buruh, maka kami akan terus berjuang agar UU ini
dicabut," tuntutnya.
Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi mengatakan, pihaknya telah melayangkan
pemberitahuan aksi unjuk rasa damai yang akan di aksanakan selama 2 hari, 9 dan 10 November
2020 ke Polda Sumut.
"Tujuan Aksi dipusatkan di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut. Massa Aksi 500 orang
perwakilan buruh FSPMI dari Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, dan
Padanglawas," ucapnya.
(RZD).
432
