Page 446 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 446
Aksi demo yang akan digelar pada 9 hingga 10 November 2020, akan dipusatkan di Kantor DPRD
Sumut dan Kantor Gubernur Sumut.
Dalam aksinya, buruh menuntut agar Presiden RI mencabut UU No 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja.
Selain itu, menuntut Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merevisi UMP agar naik minimal
delapan persen tahun 2021 mendatang.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyebut, hampir keseluruhan pasal di UU Cipta Kerja
banyak merugikan kaum buruh Indonesia.
"Pasal dalam UU Ciptaker ini banyak merugikan kaum buruh, maka kami akan terus berjuang
agar UU ini di cabut kembali kepada UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata Willy dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020).
Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi mengatakan, pihaknya telah melayangkan
pemberitahuan aksi unjuk rasa.
"Ada 500 orang perwakilan buruh FSPMI dari kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai,
Labuhan Batu dan Padang Lawas," jelasnya.
Dalam aksi nanti, kata Tony, FSPMI mengusung beberapa poin, seperti agar Presiden mencabut
UU No 11 Tahun 2020 dengan mengeluarkan Perpu.
Selain itu, meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merevisi UMP Sumut dan
menaikan UMK dan UMSK Kabupaten Kota di Sumut sebesar 8 %.
Meminta gubernur melalui Disnaker Sumut menyelesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut,
agar DPRD Sumut memanggil perusahaan yang berkasus dengan buruh untuk dilakukan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) gabungan.
"Tuntan terakhir kita meminta Kapolres Padang Lawas menghentikan kasus dugaan kriminalisasi
yang dialami oleh Ketua FSPMI," pungkasnya.
445
