Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 442
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani menjelaskan,
Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja disebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih
dibatasi waktunya.
Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya
suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
"PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP," kata Fajar kepada wartawan,
Jumat (6/11).
Dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, kata Fajar, selain batal demi
hukum, UU Ciptaker juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan.
Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 ayat 2. Bunyinya, dalam hal disyaratkan masa percobaan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut
batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon.
UU Cipta Kerja tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Duta Joko Widodo: Maaf Saja Tidak Cukup, Harus Ada Yang Bertanggung Jawab Atas Kekeliruan
UU Ciptaker UU Cipta Kerja justru menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi
pemberi kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya.
Dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja dijelaskan akan ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon.
Bahkan, pekerja bisa meminta PHK dengan pesangon jika ada masalah dengan pelanggaran
norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 154 A ayat g.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: UU CIPTAKER CIPTA KERJA PEKERJA KONTRAK BURUH.
441
