Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 482
Kendati begitu, keputusan ini tidak diterima oleh para buruh. Ketua Umum Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK
SPSI) Roy Jinto menilai seharusnya upah minimum tetap mengacu pada survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
"Berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, ditambah
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jelas diatur dalam UU 13/2003, oleh karena itu SE yang
dikeluarkan menaker bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku," jelas Roy.
Selain itu, menurutnya, keputusan itu tidak memiliki rasa sensitivitas pada kondisi buruh yang
sangat menantikan kenaikan upah minimum. Ia menuding Kamil hanya peduli pada nasib
pengusaha. "Oleh karena itu kaum buruh akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa
Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat menaikkan upah minimum 2021 minimal 8,51 persen,"
ujarnya. [ipe].
481
